UGM Khawatir! Universitas Bisa Kelola Tambang lewat UU Minerba

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) memunculkan kontroversi di kalangan akademisi dan masyarakat luas. Salah satu poin yang menjadi perdebatan adalah adanya klausul yang memungkinkan universitas untuk mengelola pertambangan. Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai salah satu institusi pendidikan terkemuka di Indonesia menyampaikan kekhawatirannya terhadap kebijakan ini. Lantas, bagaimana dampak dari aturan ini bagi dunia akademik dan sektor pertambangan di Indonesia?

Latar Belakang UU Minerba

UU Minerba yang direvisi pada tahun 2020 bertujuan untuk memperkuat pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia. Salah satu pasal yang menarik perhatian adalah Pasal 35 yang memungkinkan perguruan tinggi untuk terlibat dalam kegiatan pertambangan. Sebelumnya, pengelolaan tambang hanya bisa dilakukan oleh badan usaha, baik swasta maupun BUMN. Dengan adanya perubahan ini, universitas yang memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai dapat mengajukan izin usaha pertambangan.

Beberapa alasan utama diberlakukannya kebijakan ini antara lain:

1. Penguatan Riset dan Inovasi – Diharapkan bahwa dengan memberikan akses kepada universitas untuk mengelola tambang, penelitian di bidang geologi, teknik pertambangan, dan lingkungan akan semakin berkembang.
2. Peningkatan Kapasitas Akademik – Universitas yang terlibat dalam pengelolaan tambang dapat memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa, yang berpotensi meningkatkan kualitas lulusan di sektor pertambangan.
3. Kontribusi terhadap Ekonomi Nasional – Perguruan tinggi diharapkan dapat membantu optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam secara lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait dengan implikasi etis dan praktis dari universitas yang terlibat dalam bisnis pertambangan.

Kekhawatiran UGM terhadap Kebijakan ini

Sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia, UGM menanggapi kebijakan ini dengan kritis. Beberapa kekhawatiran yang disampaikan oleh akademisi UGM antara lain:

1. Konflik Kepentingan antara Pendidikan dan Bisnis

UGM menyoroti potensi terjadinya benturan kepentingan jika universitas mulai terlibat dalam pengelolaan tambang. Sebagai lembaga pendidikan, universitas seharusnya berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, bukan pada bisnis yang berorientasi profit. Jika universitas mengelola tambang, ada risiko bahwa penelitian dan kebijakan akademik dapat dipengaruhi oleh kepentingan bisnis.

2. Potensi Kerusakan Lingkungan

Tambang sering kali dikaitkan dengan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air, dan erosi tanah. Jika universitas terlibat dalam kegiatan pertambangan, ada kekhawatiran bahwa aspek lingkungan akan dikorbankan demi kepentingan eksploitasi sumber daya.

3. Kapasitas dan Sumber Daya yang Terbatas

Mengelola pertambangan bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan investasi besar dalam hal peralatan, tenaga kerja, serta keahlian teknis. Meskipun universitas memiliki tenaga ahli di bidang pertambangan dan geologi, pengelolaan tambang skala besar memerlukan keterampilan manajerial dan operasional yang biasanya dimiliki oleh perusahaan tambang berpengalaman.

4. Potensi Penyalahgunaan dan Korupsi

Keterlibatan universitas dalam pertambangan bisa membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Universitas yang mendapatkan izin tambang mungkin akan menghadapi tekanan dari pihak eksternal yang ingin mengambil keuntungan dari bisnis ini.

Pandangan Akademisi Lain terhadap Kebijakan Ini

Tidak hanya UGM, beberapa akademisi dan pakar dari berbagai institusi juga memberikan pandangan kritis terhadap kebijakan ini. Berikut beberapa sudut pandang yang berkembang:

• Pakar Hukum Pertambangan menyatakan bahwa kebijakan ini berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait status perguruan tinggi sebagai badan hukum yang menjalankan bisnis pertambangan.
• Pakar Ekonomi berpendapat bahwa jika universitas terlibat dalam pertambangan, ada kemungkinan fokus akademik akan beralih ke profitabilitas daripada pendidikan dan riset.
• Aktivis Lingkungan menilai bahwa kebijakan ini berpotensi memperburuk eksploitasi sumber daya alam dan mengancam kelestarian lingkungan.

Potensi Manfaat bagi Universitas

Meskipun menimbulkan banyak kekhawatiran, kebijakan ini juga memiliki beberapa potensi manfaat bagi perguruan tinggi, antara lain:

1. Peluang Penelitian dan Inovasi – Universitas bisa memanfaatkan izin tambang untuk melakukan riset lebih mendalam mengenai metode penambangan yang ramah lingkungan dan teknologi baru dalam eksplorasi sumber daya alam.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan – Mahasiswa dan dosen dapat belajar langsung di lapangan dan mendapatkan pengalaman praktis yang lebih mendalam.
3. Pendapatan Tambahan – Jika dikelola dengan baik, hasil dari usaha tambang bisa digunakan untuk meningkatkan fasilitas dan kesejahteraan akademik.

Alternatif Kebijakan

Untuk mengatasi berbagai kekhawatiran yang muncul, beberapa alternatif kebijakan dapat diterapkan, seperti:

1. Kemitraan dengan Perusahaan Tambang – Universitas dapat berkolaborasi dengan perusahaan pertambangan tanpa harus terlibat langsung dalam operasional tambang.
2. Penguatan Riset Tanpa Eksploitasi – Pemerintah bisa memberikan akses kepada universitas untuk melakukan riset dan pengembangan teknologi di sektor pertambangan tanpa harus memiliki izin usaha tambang.
3. Peningkatan Regulasi dan Pengawasan – Jika universitas tetap diberikan izin mengelola tambang, perlu ada regulasi ketat yang memastikan kegiatan tersebut dilakukan secara etis dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kebijakan yang memungkinkan universitas mengelola tambang melalui UU Minerba memang menghadirkan peluang dan tantangan tersendiri. Di satu sisi, kebijakan ini dapat meningkatkan kapasitas riset dan pendidikan di bidang pertambangan. Namun, di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan berbagai risiko, termasuk konflik kepentingan, potensi kerusakan lingkungan, serta tantangan dalam manajemen dan pengawasan.

UGM sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia telah menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak dari kebijakan ini. Untuk itu, diperlukan kajian lebih mendalam serta regulasi yang lebih ketat guna memastikan bahwa kebijakan ini dapat memberikan manfaat tanpa merugikan dunia akademik dan lingkungan.

Sebagai bangsa yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia harus memastikan bahwa pengelolaan tambang dilakukan dengan bertanggung jawab dan berkelanjutan. Apakah universitas benar-benar siap untuk mengelola tambang? Ataukah ada cara lain yang lebih efektif untuk melibatkan akademisi dalam industri pertambangan tanpa harus terjun langsung ke dalam bisnis ini? Pertanyaan ini masih menjadi perdebatan yang perlu mendapatkan jawaban lebih lanjut di masa depan.