Sidang PPKI 1945: Keputusan Penting yang Mendasari Indonesia

Sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 1945 menjadi momen krusial dalam pembentukan negara Indonesia. Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, PPKI segera menggelar sidang untuk meresmikan dasar negara, sistem pemerintahan, serta kepemimpinan nasional.

Melalui tiga sidang penting pada 18, 19, dan 22 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan fundamental yang menentukan arah perjalanan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sidang ini menghasilkan Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden pertama, serta pembentukan pemerintahan dan lembaga-lembaga negara.

Artikel ini akan mengulas latar belakang, jalannya sidang, serta keputusan penting yang dihasilkan dalam Sidang PPKI 1945 yang menjadi fondasi utama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Latar Belakang Sidang PPKI

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun pemerintahan yang stabil. Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi digelarnya Sidang PPKI adalah:

1. Perluasan Fungsi PPKI sebagai Badan Legislatif Sementara

• Awalnya, Jepang membentuk PPKI sebagai panitia yang bertugas memfasilitasi proses kemerdekaan Indonesia.
• Namun, setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, PPKI berubah menjadi badan independen yang mengambil keputusan tanpa campur tangan Jepang.

2. Perlunya Pengesahan Konstitusi dan Sistem Pemerintahan Sidang PPKI 1945

• Meskipun proklamasi telah dikumandangkan, Indonesia belum memiliki konstitusi resmi.
• Oleh karena itu, PPKI harus segera mengesahkan UUD 1945 dan menetapkan sistem pemerintahan yang akan digunakan.

3. Pembentukan Lembaga Negara dan Kepemimpinan Nasional

• Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang sah untuk menjalankan pemerintahan.
• PPKI harus memilih presiden dan wakil presiden, serta menetapkan struktur pemerintahan dan pembagian wilayah administrasi.

Dengan latar belakang ini, PPKI menggelar tiga sidang pengetahuan penting pada 18, 19, dan 22 Agustus 1945 untuk membahas berbagai keputusan strategis.

Sidang PPKI Pertama (18 Agustus 1945): Pengesahan UUD dan Pemilihan Presiden

Di sidang pertama PPKI digelar pada 18 Agustus 1945 di Jakarta, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Sidang ini menjadi fondasi utama dalam pembentukan sistem pemerintahan Indonesia.

Keputusan penting dalam sidang ini:

1. Pengesahan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara

• PPKI secara resmi mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama Republik Indonesia.
• UUD 1945 terdiri dari Pembukaan (termasuk Pancasila sebagai dasar negara) dan Batang Tubuh yang mengatur sistem pemerintahan.

2. Perubahan Piagam Jakarta dalam Pembukaan UUD 1945

• Awalnya, dalam Piagam Jakarta, terdapat frasa “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
• Namun, frasa ini diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” untuk menjaga persatuan bangsa yang terdiri dari berbagai suku dan agama.

3. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

• Soekarno terpilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden melalui musyawarah mufakat.
• Pemilihan ini dilakukan tanpa pemungutan suara karena semua peserta sepakat bahwa Soekarno-Hatta adalah figur yang paling tepat untuk memimpin Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

4. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

• Karena Indonesia belum memiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), PPKI membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan legislatif sementara yang akan membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Dari sidang pertama ini menegaskan sistem pemerintahan presidensial dan menjadikan UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia.

Sidang PPKI Kedua (19 Agustus 1945): Pembentukan Wilayah Administratif dan Kementerian

Sidang kedua digelar pada 19 Agustus 1945 dan berfokus pada struktur pemerintahan dan pembagian wilayah administratif Indonesia.

Keputusan penting dalam sidang ini:

1. Pembagian Wilayah Indonesia Menjadi Delapan Provinsi

PPKI menetapkan bahwa Indonesia akan dibagi menjadi delapan provinsi, yaitu:

1. Sumatra
2. Jawa Barat
3. Jawa Tengah
4. Jawa Timur
5. Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara)
6. Kalimantan
7. Sulawesi
8. Maluku

Setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat.

2. Pembentukan Kementerian dalam Pemerintahan Indonesia

PPKI membentuk 12 kementerian yang akan membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Beberapa kementerian yang dibentuk adalah:

• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian Luar Negeri
• Kementerian Keuangan
• Kementerian Pertahanan
• Kementerian Pendidikan
• Kementerian Sosial

Sidang ini menegaskan bahwa Indonesia akan mengadopsi sistem pemerintahan yang terorganisir dan efisien.

Sidang PPKI (Ketiga 22 Agustus 1945): Pembentukan Lembaga-Lembaga Negara

Lalu sidang terakhir digelar pada 22 Agustus 1945 dan berfokus pada pembentukan lembaga pertahanan dan organisasi politik.

Keputusan penting dalam sidang ini:

1. Pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai Partai Tunggal

• Awalnya, PPKI berencana membentuk PNI sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia.
• Namun, dalam perkembangannya, sistem multipartai lebih dipilih untuk memberikan kebebasan politik bagi rakyat.

2. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR)

• BKR dibentuk sebagai cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI).
• Anggota BKR berasal dari bekas tentara PETA, Heiho, serta para pejuang rakyat yang telah berperan dalam perjuangan kemerdekaan.

Dengan keputusan ini, Indonesia memiliki struktur pertahanan awal yang kemudian berkembang menjadi angkatan bersenjata resmi negara.

Dampak Sidang PPKI 1945 bagi Indonesia

1. Membentuk Sistem Pemerintahan yang Kuat

Sidang PPKI menghasilkan dasar hukum yang jelas, sehingga Indonesia memiliki pemerintahan yang sah dan terstruktur.

2. Memastikan Persatuan Bangsa Sidang PPKI 1945

Dengan mengubah isi Piagam Jakarta, sidang ini menjaga persatuan bangsa dengan mengakomodasi keberagaman agama dan budaya.

3. Membantu Stabilitas Negara Pasca-Kemerdekaan

Keputusan PPKI mengenai pembagian provinsi, pembentukan kementerian, dan pembentukan KNIP membantu menciptakan stabilitas di masa awal kemerdekaan.

4. Menginisiasi Sistem Pertahanan Nasional

Dengan membentuk BKR sebagai embrio TNI, sidang PPKI memastikan bahwa Indonesia memiliki kekuatan pertahanan untuk menjaga kedaulatan.

Kesimpulan

Sidang PPKI 1945 memainkan peran besar dalam meresmikan dasar negara dan membentuk pemerintahan Republik Indonesia. Melalui sidang ini, PPKI mengesahkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, membentuk kementerian, serta mengatur sistem pertahanan dan administrasi negara.

Keputusan-keputusan dalam sidang ini menjadi fondasi utama bagi perjalanan Indonesia sebagai negara merdeka. Dengan sistem yang telah disusun dalam sidang PPKI, Indonesia dapat berdiri tegak sebagai negara yang berdaulat, mandiri, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Baca juga artikel berikut: Sumpah Pemuda 1928: Tonggak Persatuan Bangsa