Peristiwa Andi Aziz: Pemberontakan Militer di Makassar

Peristiwa Andi Aziz merupakan salah satu pemberontakan militer di Indonesia yang terjadi pada 5 April 1950 di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Andi Aziz, seorang perwira militer yang sebelumnya tergabung dalam KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) dan kemudian menjadi bagian dari APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat).

Pemberontakan ini terjadi karena ketegangan antara pasukan eks-KNIL dan pemerintah pusat setelah pembubaran Negara Indonesia Timur (NIT). Konflik ini memperlihatkan dampak dari kebijakan federalisme peninggalan Belanda, yang menimbulkan perpecahan di antara pasukan Indonesia.

Artikel ini akan membahas latar belakang, jalannya pemberontakan, penyelesaian konflik, serta dampak peristiwa Andi Aziz terhadap sejarah militer Indonesia.

Latar Belakang Peristiwa Andi Aziz

1. Pembentukan Negara Indonesia Timur dan KNIL

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Belanda berusaha mempertahankan kekuasaannya di Nusantara dengan membentuk Negara Indonesia Timur (NIT) pada 24 Desember 1946.

• NIT merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949.
• Di dalam NIT, Belanda tetap memiliki pengaruh besar, terutama di bidang militer, dengan mempertahankan pasukan KNIL di wilayah tersebut.

Saat RIS semakin melemah dan wacana untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semakin kuat, pembubaran NIT menjadi tak terhindarkan. Hal ini menyebabkan keresahan di kalangan eks-KNIL, termasuk di dalamnya Andi Aziz dan pengetahuan pasukannya.

2. Ketegangan antara Eks-KNIL dan Pemerintah RI Peristiwa Andi Aziz

Ketika NIT dibubarkan pada Maret 1950, pemerintah pusat menginstruksikan agar APRIS mengambil alih kekuasaan militer di wilayah bekas NIT, termasuk di Makassar.

• Pasukan eks-KNIL yang bertugas di Makassar merasa tidak dilibatkan dalam transisi militer, sehingga mereka merasa terancam dan cenderung menolak perintah dari pemerintah pusat.
• Andi Aziz, yang saat itu menjabat sebagai komandan militer di Makassar, merasa bahwa pasukan dari Jawa akan mendominasi militer di Sulawesi, sehingga ia dan pasukannya ingin mempertahankan pengaruh mereka.

Ketegangan semakin meningkat ketika pasukan APRIS yang dikirim dari Jawa tiba di Makassar untuk mengambil alih kendali keamanan. Andi Aziz dan pasukannya menolak kedatangan pasukan ini, yang akhirnya memicu pemberontakan pada 5 April 1950.

Jalannya Pemberontakan Peristiwa Andi Aziz

1. Penguasaan Kota Makassar oleh Pasukan Andi Aziz

• Pada 5 April 1950, Andi Aziz bersama 500 pasukan eks-KNIL yang setia kepadanya melakukan kudeta militer dengan mengambil alih instansi militer dan pemerintahan di Makassar.
• Mereka menduduki kantor pemerintahan dan menguasai pusat komunikasi, sehingga informasi dari dan ke Jakarta terputus.
• Pasukan Andi Aziz menahan pejabat militer dari APRIS yang bertugas di Makassar, untuk mencegah intervensi dari pemerintah pusat.

2. Reaksi Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta menanggapi peristiwa ini dengan tegas.

• Pada 8 April 1950, pemerintah mengultimatum Andi Aziz untuk menyerah dalam waktu 4 x 24 jam atau akan ditindak secara militer.
• Pemerintah mengirim Brigade Mobil (Brimob) dan pasukan APRIS dari Jawa untuk menekan pemberontakan.
• Andi Aziz sempat mencoba bernegosiasi, tetapi situasi semakin sulit baginya ketika pasukan pemerintah semakin banyak dikerahkan ke Makassar.

3. Penangkapan Peristiwa Andi Aziz

• Pada 15 April 1950, Andi Aziz akhirnya menyerahkan diri di Jakarta setelah dipanggil untuk berunding dengan pemerintah pusat.
• Setelah menyerah, ia ditahan dan diadili atas tindakan pemberontakannya.
• Pasukan eks-KNIL yang masih bertahan di Makassar dilumpuhkan oleh pasukan pemerintah, sehingga pemberontakan ini dapat diakhiri tanpa peperangan besar.

Mau travel ke mana bulan ini? Cek https://odishanewsinsight.com untuk melihat itinerary juga destinasi wisata terlengkap 2025!

Dampak Peristiwa Andi Aziz

1. Konsolidasi Militer dalam NKRI

• Pemberontakan ini mempercepat penghapusan dualisme dalam militer Indonesia, khususnya antara pasukan eks-KNIL dan pasukan dari Republik Indonesia.
• Pemerintah pusat semakin menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi pasukan daerah yang beroperasi secara independen tanpa koordinasi dengan pusat.

2. Melemahnya Pengaruh Eks-KNIL di Militer Indonesia

• Banyak mantan anggota KNIL yang sebelumnya tidak mau tunduk kepada pemerintah pusat akhirnya dipaksa untuk memilih: bergabung dengan APRIS atau keluar dari militer.
• Beberapa mantan anggota KNIL kemudian memilih pergi ke Belanda, sementara sebagian lainnya tetap berada di Indonesia dan bertugas di bawah pemerintah pusat.

3. Semakin Tegasnya Pemerintah terhadap Gerakan Separatis

• Setelah insiden ini, pemerintah semakin keras dalam menindak pemberontakan lain, termasuk pemberontakan yang terjadi dalam Republik Maluku Selatan (RMS) dan PRRI/Permesta.
• Pemerintah menunjukkan bahwa tidak ada tempat bagi kelompok militer yang bertindak di luar kendali pemerintah pusat.

4. Peristiwa Andi Aziz Dihukum, tetapi Kemudian Diberi Pengampunan

• Setelah ditahan dan diadili, Andi Aziz divonis hukuman penjara selama beberapa tahun.
• Namun, setelah beberapa waktu, ia mendapatkan pengampunan dan kembali ke kehidupan sipil tanpa melanjutkan karier militernya.

Kesimpulan

Peristiwa Andi Aziz adalah salah satu pemberontakan militer yang terjadi akibat ketegangan antara eks-KNIL dan pemerintah pusat pasca penghapusan Negara Indonesia Timur.

• Pemberontakan ini memperlihatkan bagaimana warisan kolonial masih berdampak pada struktur militer Indonesia, khususnya dalam hubungan antara pasukan dari berbagai daerah.
• Pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini dengan cepat, yang menunjukkan semakin kuatnya kendali pemerintah pusat atas wilayah bekas RIS.
• Insiden ini menjadi batu loncatan bagi Indonesia dalam membangun militer yang lebih bersatu di bawah komando pemerintah pusat, tanpa adanya pasukan daerah yang bertindak secara independen.

Dengan berakhirnya pemberontakan ini, Indonesia semakin menuju pada negara yang lebih kuat dan bersatu di bawah sistem pemerintahan yang terpusat, serta semakin menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi kelompok militer yang bertindak sendiri di luar kendali negara.

Cek juga artikel berikut: Perjanjian Bongaya: Kekalahan Kerajaan Gowa dari VOC