Kontrak Sosial dasar terbentuknya masyarakat dan kekuasaan

JAKARTA, inca.ac.id – Istilah kontrak sosial mengacu pada gagasan filosofis yang menjelaskan bagaimana masyarakat terbentuk berdasarkan kesepakatan bersama antara individu dan pemerintah. Teori ini menjadi fondasi penting dalam memahami hubungan antara kebebasan individu dan kewenangan negara dalam konteks ilmu pengetahuan sosial dan politik.

Secara sederhana, kontrak sosial adalah perjanjian tidak tertulis yang dibuat oleh manusia untuk keluar dari keadaan alami (tanpa hukum dan aturan) menuju kehidupan yang teratur di bawah pemerintahan. Dalam kontrak ini, masyarakat menyerahkan sebagian kebebasan mereka demi memperoleh perlindungan, keadilan, dan stabilitas sosial.

Konsep ini menjadi dasar bagi teori politik modern dan muncul sebagai respon terhadap pertanyaan fundamental: “Mengapa manusia perlu memiliki negara dan pemerintah?”

Latar Belakang Munculnya Gagasan Kontrak Sosial

Konsep kontrak sosial mulai berkembang pada abad ke-17 dan ke-18, masa ketika Eropa mengalami perubahan besar dalam bidang filsafat, politik, dan sosial. Saat itu, masyarakat mulai mempertanyakan legitimasi kekuasaan raja yang dianggap absolut dan didukung oleh doktrin “hak ilahi”.

Pemikir-pemikir seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau menawarkan gagasan baru bahwa kekuasaan pemerintah seharusnya berasal dari kesepakatan rakyat, bukan dari kehendak Tuhan atau keturunan bangsawan.

Dengan kata lain, teori kontrak sosial berfungsi sebagai dasar moral dan politik bagi lahirnya sistem demokrasi modern. Gagasan ini juga menjadi tonggak dalam perjuangan melawan tirani dan penindasan, terutama menjelang revolusi besar di Eropa.

Pemikiran Para Tokoh dalam Teori Kontrak Sosial

Untuk memahami kontrak sosial, penting menelusuri pemikiran tiga tokoh besar yang menjadi pelopor teori ini.

1. Thomas Hobbes (1588–1679)

Hobbes dalam bukunya Leviathan (1651) menggambarkan keadaan alami manusia sebagai kondisi kacau dan berbahaya — “manusia adalah serigala bagi manusia lainnya” (homo homini lupus). Dalam keadaan alami itu, tidak ada hukum, keamanan, atau moralitas.

Menurut Hobbes, manusia akhirnya sepakat membuat kontrak sosial dengan menyerahkan seluruh hak kebebasan mereka kepada penguasa absolut yang disebut Leviathan. Tugas penguasa adalah menjaga ketertiban dan mencegah kekacauan.

Hobbes mendukung kekuasaan yang kuat dan terpusat, karena tanpa kekuasaan seperti itu, masyarakat akan kembali ke keadaan anarki.

2. John Locke (1632–1704)

Locke memiliki pandangan lebih optimistis dibanding Hobbes. Dalam Two Treatises of Government (1690), ia berpendapat bahwa dalam keadaan alami, manusia sebenarnya hidup damai dan memiliki hak alamiah: hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan (life, liberty, and property).

Namun, karena hak-hak itu sering terganggu, manusia membentuk pemerintahan untuk melindungi hak tersebut. Jika penguasa melanggar kontrak dan bertindak sewenang-wenang, rakyat berhak menggulingkannya.

Konsep kontrak sosial menurut John Locke inilah yang kemudian menginspirasi revolusi besar, seperti Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Prancis (1789).

3. Jean-Jacques Rousseau (1712–1778)

Rousseau, dalam karya monumental Du Contrat Social (1762), menekankan bahwa manusia dilahirkan bebas, tetapi terikat oleh aturan masyarakat. Menurutnya, kontrak sosial bukan sekadar kesepakatan untuk tunduk pada penguasa, melainkan kesepakatan untuk hidup bersama berdasarkan “kehendak umum” (general will).

Dalam pandangan Rousseau, kekuasaan tertinggi bukan di tangan raja, melainkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pemerintah hanya menjadi pelaksana dari kehendak rakyat tersebut.

Pemikiran Rousseau inilah yang menjadi dasar utama bagi sistem demokrasi modern, di mana rakyat memiliki peran sentral dalam menentukan arah pemerintahan.

Perkembangan Konsep Kontrak Sosial dalam Sejarah Dunia

Setelah gagasan kontrak sosial menyebar di Eropa, banyak negara mulai mengadopsi prinsip-prinsipnya dalam sistem pemerintahan mereka.

• Revolusi Amerika (1776): Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menegaskan bahwa kekuasaan sah berasal dari persetujuan rakyat.

• Revolusi Prancis (1789): Semboyan “Liberté, Égalité, Fraternité” (Kebebasan, Kesetaraan, Persaudaraan) mencerminkan pengaruh teori kontrak sosial Rousseau.

• Konstitusi Modern: Hampir semua negara demokrasi di dunia sekarang mendasarkan sistem hukumnya pada konsep kedaulatan rakyat dan kesepakatan sosial.

Di luar Eropa, ide kontrak sosial juga memengaruhi gerakan kemerdekaan di berbagai negara Asia dan Afrika, termasuk Indonesia.

Kontrak Sosial dalam Konteks Indonesia

Dalam konteks pengetahuan sosial di Indonesia, konsep kontrak sosial memiliki relevansi kuat dengan dasar berdirinya negara. Para pendiri bangsa memandang kemerdekaan bukan sekadar pembebasan dari penjajahan, melainkan perjanjian bersama untuk membangun kehidupan bernegara yang adil dan beradab.

Pancasila dan UUD 1945 dapat dipahami sebagai bentuk kontrak sosial bangsa Indonesia, di mana rakyat sepakat hidup bersama berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan musyawarah.

Dalam hal ini, kontraksosial menjadi simbol kesepakatan antara rakyat dan pemerintah: rakyat memberikan mandat kepada pemimpin untuk mengatur negara, sementara pemimpin wajib menjalankan kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat.

Fungsi dan Manfaat Kontrak Sosial bagi Kehidupan Bermasyarakat

Teori kontrak sosial tidak hanya menjadi dasar filsafat politik, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

• Menjaga Ketertiban Sosial
  Dengan adanya aturan dan kesepakatan, masyarakat dapat hidup lebih damai dan tertib.
• Menegakkan Keadilan
  Pemerintah bertugas melindungi hak warga negara agar tidak ada pihak yang dirugikan.
• Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan
  Kontraksosial memastikan bahwa penguasa tidak boleh bertindak di luar batas yang disepakati rakyat.
• Menumbuhkan Kesadaran Demokrasi
  Masyarakat diajak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik, mencerminkan kedaulatan rakyat yang sejati.
• Menjadi Dasar Legitimasi Hukum dan Negara
  Semua sistem hukum modern didasarkan pada prinsip bahwa kekuasaan berasal dari rakyat melalui kesepakatan bersama.

Dengan demikian, kontrak sosial tidak hanya teori, tetapi juga landasan etis yang menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama.

Kritik terhadap Teori Kontrak Sosial

Meskipun penting, teori ini tidak luput dari kritik. Beberapa ahli berpendapat bahwa kontrak sosial bersifat idealistis karena tidak ada bukti sejarah bahwa manusia benar-benar membuat perjanjian formal seperti yang digambarkan oleh Hobbes, Locke, atau Rousseau.

Selain itu, dalam masyarakat modern yang kompleks, tidak semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam “kesepakatan sosial.” Faktor ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan sering kali membuat kontrak ini timpang.

Namun demikian, gagasan kontraksosial tetap relevan karena menjadi dasar untuk menuntut keadilan dan akuntabilitas pemerintah.

Relevansi Kontrak Sosial di Era Modern

Di era globalisasi dan demokrasi digital, konsep kontrak sosial kembali diuji. Masyarakat kini menuntut keterbukaan, partisipasi, dan keadilan dalam sistem pemerintahan.

Beberapa bentuk modern dari kontraksosial meliputi:

• Transparansi pemerintah dan kebijakan publik.

• Hak asasi manusia yang dijamin secara hukum.

• Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

• Keadilan sosial melalui distribusi ekonomi yang merata.

Teknologi dan media sosial bahkan memperluas makna kontraksosial modern — masyarakat kini dapat langsung menyuarakan pendapat, menilai kebijakan, dan menuntut tanggung jawab dari pemimpin mereka.

Kesimpulan

Kontrak sosial adalah dasar terbentuknya negara dan sistem pemerintahan yang adil. Ia menjelaskan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, bukan dari keturunan atau hak ilahi. Dari Hobbes hingga Rousseau, teori ini berkembang menjadi fondasi utama bagi demokrasi modern di seluruh dunia.

Dalam konteks Indonesia, semangat kontraksosial tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menekankan gotong royong, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat.

Lebih dari sekadar teori, kontraksosial adalah pengingat bahwa negara berdiri atas dasar kepercayaan rakyat — dan ketika kepercayaan itu dilanggar, rakyat berhak menuntut perubahan.

Baca juga konten dengan artikel terkait tentang: Pengetahuan

Baca juga artikel lainnya: Konsensus Komunitas dalam Dinamika Sosial Modern