Konferensi Meja Bundar: Jalan Panjang Kedaulatan Indonesia

Konferensi Meja Bundar (KMB) menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Konferensi ini merupakan puncak dari perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda tetap berusaha mengembalikan kekuasaannya melalui agresi militer dan strategi diplomatik.

Setelah berbagai perundingan sebelumnya gagal, KMB menjadi langkah terakhir yang akhirnya memaksa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Namun, jalan menuju kedaulatan penuh tidak mudah, karena Indonesia harus menghadapi berbagai syarat yang ditetapkan Belanda, termasuk masalah Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Irian Barat.

Artikel ini akan membahas latar belakang KMB, jalannya perundingan, hasil yang dicapai, serta dampaknya bagi Indonesia sebagai negara yang baru merdeka.

Latar Belakang Konferensi Meja Bundar

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Belanda tidak serta-merta mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebaliknya, mereka berusaha merebut kembali Indonesia melalui berbagai cara, baik secara militer maupun diplomasi.

1. Agresi Militer Belanda I dan II

• Agresi Militer Belanda I (21 Juli – 5 Agustus 1947): Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dan menyerang wilayah Indonesia yang dikuasai Republik.
• Agresi Militer Belanda II (19 Desember 1948): Belanda menduduki Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia, dan menangkap para pemimpin nasional seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir.

2. Tekanan Internasional terhadap Belanda

• Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Dewan Keamanan mulai mengecam agresi militer Belanda.
• Amerika Serikat menekan Belanda dengan ancaman mencabut bantuan ekonomi jika Belanda terus berperang di Indonesia.
• Konferensi Inter-Indonesia (1949) menyatukan berbagai wilayah Indonesia dalam menghadapi perundingan pengetahuan dengan Belanda.

Setelah tekanan internasional semakin besar, Belanda akhirnya setuju untuk berunding dalam Konferensi Meja Bundar yang diadakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.

Jalannya Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar dihadiri oleh tiga pihak utama:

1. Delegasi Republik Indonesia, dipimpin oleh Mohammad Hatta
2. Delegasi Belanda, dipimpin oleh Willem Drees
3. Delegasi Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), yang mewakili negara-negara federal bentukan Belanda di Indonesia

Perundingan berlangsung dengan perdebatan panjang dan alot. Belanda tidak ingin menyerahkan kedaulatan dengan mudah, sementara Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip kemerdekaan penuh.

Beberapa isu utama yang dibahas dalam KMB meliputi:

1. Pengakuan Kedaulatan Indonesia

• Belanda bersedia menyerahkan kedaulatan, tetapi dengan syarat Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).
• Indonesia akhirnya menyetujui bentuk RIS sebagai solusi sementara, meskipun para pemimpin nasional sebenarnya menginginkan negara kesatuan.

2. Status Irian Barat saat Konferensi Meja Bundar

• Belanda menolak menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, dengan alasan bahwa wilayah tersebut masih perlu dipersiapkan sebelum menjadi bagian dari Indonesia.
• Masalah ini tidak terselesaikan dalam KMB dan menjadi konflik berkepanjangan hingga 1962, ketika Indonesia berhasil merebut Irian Barat melalui Operasi Trikora.

3. Penghapusan Pasukan Belanda di Indonesia

• Belanda bersedia menarik pasukan militernya, tetapi masih ingin mempertahankan pengaruh ekonomi dan administrasi di Indonesia.

4. Pembebanan Utang Hindia Belanda kepada Indonesia

• Indonesia dipaksa untuk menanggung utang pemerintahan Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden.
• Hal ini menjadi beban berat bagi ekonomi Indonesia yang baru merdeka.

Setelah negosiasi panjang, akhirnya pada 2 November 1949, Konferensi Meja Bundar mencapai kesepakatan bahwa Belanda akan mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949.

Pengakuan Kedaulatan Indonesia (27 Desember 1949)

Pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) dalam dua upacara serah terima:

• Di Amsterdam, Belanda, Ratu Juliana menandatangani dokumen penyerahan kedaulatan kepada Indonesia.
• Di Jakarta, Indonesia, Gubernur Jenderal Belanda terakhir, A.H.J. Lovink, menyerahkan kekuasaan kepada Presiden RIS, Soekarno.

Sejak saat itu, Indonesia resmi diakui sebagai negara yang berdaulat, meskipun masih harus menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan kedaulatan tersebut.

Dampak Konferensi Meja Bundar bagi Indonesia

1. Berakhirnya Kolonialisme Belanda di Indonesia

• Belanda tidak lagi memiliki kendali atas pemerintahan Indonesia, meskipun masih mempertahankan pengaruh ekonomi.
• Ini menjadi akhir dari lebih dari 300 tahun kolonialisme Belanda di Nusantara.

2. Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS)

• Sebagai bagian dari kesepakatan KMB, Indonesia awalnya berbentuk negara federal (RIS) yang terdiri dari 16 negara bagian.
• Namun, sistem ini tidak bertahan lama. Pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3. Masalah Irian Barat Masih Belum Selesai

• Belanda masih menolak menyerahkan Irian Barat, sehingga Indonesia harus berjuang lebih lama untuk mendapatkan wilayah tersebut.
• Pada 1962, melalui Operasi Trikora dan Perundingan New York, Irian Barat akhirnya resmi menjadi bagian dari Indonesia.

4. Tantangan Ekonomi akibat Beban Utang di Konferensi Meja Bundar

• Kesepakatan dalam KMB memaksa Indonesia menanggung utang Hindia Belanda, yang menjadi beban berat bagi ekonomi nasional.
• Hal ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di awal masa kemerdekaan.

Kesimpulan Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar 1949 merupakan titik akhir dari perjuangan panjang Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Meskipun Indonesia telah merdeka sejak 17 Agustus 1945, pengakuan internasional baru benar-benar diperoleh setelah melalui perundingan panjang dan tekanan dari dunia internasional.

Hasil KMB memang membawa pengakuan resmi atas kedaulatan Indonesia, tetapi juga menyisakan berbagai persoalan, seperti bentuk negara federal, utang Hindia Belanda, dan status Irian Barat. Namun, dengan semangat perjuangan, Indonesia berhasil mengatasi tantangan tersebut dan memperkuat kedaulatan sebagai negara kesatuan.

Peristiwa ini membuktikan bahwa kemerdekaan bukan hanya hasil perjuangan fisik di medan perang, tetapi juga melalui strategi diplomasi yang cerdas dan negosiasi politik yang kuat.

Baca juga artikel berikut: Sidang PPKI 1945: Keputusan Penting yang Mendasari Indonesia