Konferensi Inter-Indonesia: Kesepakatan Menuju Negara Kesatuan

Konferensi Inter-Indonesia adalah salah satu peristiwa bersejarah yang berperan penting dalam proses kembalinya Indonesia ke sistem negara kesatuan. Konferensi ini merupakan pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia (RI) dan negara-negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat (RIS) yang diadakan pada 19–22 Juli 1949 di Yogyakarta dan 31 Juli – 2 Agustus 1949 di Jakarta.

Peristiwa ini terjadi di tengah upaya Belanda untuk mempertahankan sistem federal di Indonesia. Sistem federal yang dibentuk melalui RIS adalah strategi Belanda untuk melemahkan Republik Indonesia dan mempertahankan pengaruhnya di Nusantara. Namun, rakyat Indonesia secara luas menolak sistem ini dan menginginkan kembali ke bentuk negara kesatuan.

Konferensi Inter-Indonesia menjadi titik balik dalam perjuangan diplomasi Indonesia karena menghasilkan kesepakatan antara negara bagian dan Republik Indonesia untuk bersatu dalam satu negara kesatuan. Hasil dari konferensi ini memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi di Konferensi Meja Bundar (KMB) dan akhirnya berujung pada pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949.

Artikel ini akan membahas latar belakang, jalannya konferensi, hasil yang dicapai, serta dampaknya dalam perjalanan Indonesia menuju NKRI.

Latar Belakang Konferensi Inter-Indonesia

1. Belanda Memecah Indonesia dengan Sistem Federal

Setelah gagal merebut kembali Indonesia melalui Agresi Militer Belanda I (1947) dan Agresi Militer Belanda II (1948), Belanda beralih ke strategi politik dengan membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).

• RIS adalah sistem federal yang terdiri dari beberapa negara bagian seperti Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatra Timur, dan Negara Madura.
• Belanda berharap sistem ini bisa melemahkan Republik Indonesia dan membuat negara-negara bagian lebih bergantung pada mereka.
• Negara-negara bagian ini pada awalnya dibentuk di bawah pengaruh dan dukungan Belanda, tetapi tidak memiliki legitimasi kuat di mata rakyat.

Namun, rakyat Indonesia di berbagai wilayah menolak sistem federal ini. Banyak demonstrasi dan pemberontakan terjadi di berbagai daerah untuk menuntut pembubaran RIS dan pengembalian sistem negara kesatuan.

2. Desakan Rakyat Konferensi Inter-Indonesia untuk Kembali ke NKRI

• Sebagian besar rakyat Indonesia tidak mengakui negara bagian dalam RIS karena mereka menganggap bahwa negara-negara ini adalah buatan Belanda untuk memecah belah Indonesia.
• Gerakan pro-NKRI semakin kuat di berbagai daerah, termasuk di Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur.
• Akibat tekanan rakyat dan kurangnya dukungan, para pemimpin negara bagian mulai mempertimbangkan untuk kembali ke negara kesatuan.

Melihat situasi ini, Republik Indonesia yang saat itu berpusat di Yogyakarta segera menginisiasi Konferensi Inter-Indonesia sebagai langkah untuk menyatukan semua pihak dan memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi dengan Belanda.

Jalannya Konferensi Inter-Indonesia

Konferensi Inter-Indonesia berlangsung dalam dua tahap pengetahuan utama:

1. Konferensi di Yogyakarta (19–22 Juli 1949)

Konferensi pertama diadakan di Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia.

Peserta Konferensi:

• Republik Indonesia diwakili oleh Mohammad Hatta, Mohammad Roem, dan Sultan Hamengkubuwono IX.
• Negara Indonesia Timur dan negara bagian lainnya diwakili oleh pemimpin-pemimpin lokal yang mulai condong ke NKRI.

Hasil Konferensi Inter-Indonesia:

1. Pernyataan Kesepakatan untuk Kembali ke NKRI

   • Semua peserta sepakat bahwa Indonesia harus kembali ke sistem negara kesatuan.
   • Pemerintahan pusat harus memiliki kewenangan lebih besar dibandingkan dengan negara bagian.

2. Penyatuan Angkatan Bersenjata

   • Semua pasukan militer yang ada di negara bagian akan dilebur ke dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI).
   • Negara bagian tidak boleh memiliki pasukan militer sendiri untuk mencegah perpecahan.

3. Sistem Pemerintahan dan Konstitusi

   • Pemerintahan akan berbentuk republik dengan sistem demokrasi.
   • Pemerintah pusat tetap kuat, tetapi daerah tetap diberi kewenangan khusus untuk menjalankan otonomi.

2. Konferensi Inter-Indonesia di Jakarta (31 Juli – 2 Agustus 1949)

Jadwal konferensi kedua dilaksanakan di Jakarta dengan agenda yang lebih teknis, seperti:

1. Integrasi administrasi negara bagian ke dalam sistem pemerintahan pusat.
2. Penyesuaian konstitusi untuk mendukung negara kesatuan.
3. Pembentukan sistem perwakilan rakyat setelah NKRI kembali terbentuk.

Konferensi ini menegaskan bahwa Indonesia akan segera kembali menjadi negara kesatuan dan menyiapkan strategi diplomasi dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).

Artikel kesehatan, makanan sampai kecantikan lengkap hanya ada di: https://www.autonomicmaterials.com

Dampak Konferensi Inter-Indonesia

1. Menggagalkan Rencana Belanda Memecah Indonesia

• Dengan adanya kesepakatan dalam Konferensi Inter-Indonesia, negara-negara bagian dalam RIS mulai menolak intervensi Belanda.
• Negara-negara bagian menyatakan kesediaan untuk bergabung dengan Republik Indonesia, yang membuat sistem federal buatan Belanda kehilangan legitimasi.

2. Memperkuat Posisi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB)

• Kesepakatan dalam konferensi ini memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan KMB.
• Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Mohammad Hatta berhasil memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia secara penuh pada 27 Desember 1949.

3. Menjadi Awal Kembalinya NKRI

• Setelah pengakuan kedaulatan, RIS resmi dibubarkan pada 17 Agustus 1950.
• Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlaku hingga saat ini.

Kesimpulan

Konferensi Inter-Indonesia adalah langkah krusial dalam perjalanan Indonesia menuju negara kesatuan. Melalui pertemuan ini, negara bagian dalam RIS sepakat untuk meninggalkan sistem federal buatan Belanda dan bergabung kembali dengan NKRI.

Keputusan ini menggagalkan upaya Belanda untuk memecah belah Indonesia dan menjadi kunci dalam negosiasi di Konferensi Meja Bundar, yang akhirnya mengarah pada pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949.

Kesepakatan ini membuktikan bahwa persatuan dan diplomasi yang kuat mampu mengalahkan strategi kolonialisme. Berkat konferensi ini, Indonesia berhasil mempertahankan keutuhan wilayahnya sebagai negara kesatuan hingga saat ini.

Baca juga artikel berikut: Agresi Militer Belanda I: Upaya Menguasai Kembali Indonesia