Dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia, berbagai pendekatan inovatif telah diajukan oleh akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah. Salah satu usulan yang menarik perhatian datang dari seorang dosen hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), yang mengemukakan konsep “Activity on Glasses” sebagai solusi potensial untuk meminimalkan tindak pidana korupsi. Artikel ini akan mengulas secara mendalam konsep ini, alasan pengusulannya, serta potensi penerapannya dalam sistem pemerintahan dan birokrasi di Indonesia.
Latar Belakang Masalah Korupsi di Indonesia
Korupsi telah menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peringkat yang masih memprihatinkan, dengan nilai yang relatif stagnan. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
Beberapa sektor yang paling rentan terhadap korupsi meliputi:
- Birokrasi Pemerintah
- Korupsi sering terjadi dalam bentuk suap, manipulasi anggaran, atau penyalahgunaan wewenang.
- Proyek Infrastruktur
- Penggelembungan anggaran proyek infrastruktur menjadi salah satu modus korupsi yang paling umum.
- Sektor Pendidikan
- Dana pendidikan sering disalahgunakan, mulai dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi.
- Sektor Kesehatan
- Penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan alat kesehatan menjadi perhatian utama selama pandemi COVID-19.
Dosen Hukum Unissula berpendapat bahwa untuk menangani korupsi secara efektif, diperlukan pendekatan yang tidak hanya fokus pada sanksi hukum, tetapi juga pada pencegahan melalui transparansi.
Apa Itu Konsep “Activity on Glasses”?
“Activity on Glasses” adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk menciptakan transparansi total dalam aktivitas pemerintahan dan birokrasi. Secara sederhana, konsep ini mengusulkan bahwa setiap tindakan, kebijakan, dan pengambilan keputusan dalam lembaga publik harus berada di bawah pengawasan yang jelas dan terbuka.
Prinsip utama dari konsep ini adalah:
- Transparansi Real-Time
- Seluruh aktivitas lembaga publik harus dapat diakses secara real-time oleh masyarakat melalui platform digital.
- Akuntabilitas Kolektif
- Setiap keputusan harus didokumentasikan dengan jelas, mencantumkan siapa yang bertanggung jawab dan alasan di balik keputusan tersebut.
- Pengawasan Publik
- Masyarakat diberikan akses untuk memantau kebijakan dan tindakan pemerintah melalui teknologi berbasis internet.
- Audit Otomatis
- Sistem digital akan melakukan audit otomatis terhadap semua transaksi dan keputusan, sehingga mengurangi peluang manipulasi data.
Bagaimana Konsep Ini Bekerja?
Untuk menerapkan konsep “Activity on Glasses,” diperlukan beberapa langkah strategis:
- Pembangunan Sistem Digital Terintegrasi
- Pemerintah perlu mengembangkan platform digital yang mampu merekam dan menampilkan semua aktivitas lembaga publik secara transparan.
- Penerapan Teknologi Blockchain
- Blockchain dapat digunakan untuk mencatat semua transaksi dan keputusan secara permanen, sehingga tidak dapat diubah atau dimanipulasi.
- Peningkatan Kapasitas SDM
- Pelatihan dan edukasi bagi aparatur sipil negara (ASN) diperlukan untuk memastikan mereka memahami dan dapat menggunakan sistem ini dengan efektif.
- Kampanye Kesadaran Publik
- Masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya transparansi dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam pengawasan publik.
Keunggulan Konsep “Activity on Glasses”
- Pencegahan Korupsi Lebih Efektif
- Dengan transparansi total, peluang bagi pejabat untuk melakukan korupsi akan berkurang drastis.
- Meningkatkan Kepercayaan Publik
- Masyarakat akan merasa lebih percaya terhadap pemerintah karena mereka dapat melihat langsung bagaimana keputusan diambil.
- Penghematan Anggaran
- Sistem otomatis dapat mengurangi biaya audit manual dan investigasi kasus korupsi.
- Mendorong Partisipasi Publik
- Konsep ini membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemerintahan.
Tantangan dalam Penerapan
Meskipun konsep “Activity on Glasses” memiliki banyak keunggulan, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi:
- Infrastruktur Teknologi
- Tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses internet yang memadai, sehingga sulit untuk menerapkan sistem digital secara merata.
- Resistensi dari Internal
- Sebagian pejabat mungkin merasa terancam oleh sistem yang terlalu transparan dan berusaha menghambat implementasinya.
- Biaya Implementasi Awal
- Pembangunan sistem digital yang canggih membutuhkan investasi awal yang cukup besar.
- Keamanan Data
- Sistem digital rentan terhadap serangan siber, sehingga diperlukan langkah-langkah keamanan yang kuat.
Studi Kasus: Penerapan di Negara Lain
Konsep serupa telah diterapkan di beberapa negara dengan hasil yang cukup memuaskan. Misalnya:
- Estonia
- Negara ini menggunakan teknologi digital untuk menciptakan e-governance yang memungkinkan transparansi dalam setiap aspek pemerintahan.
- Swedia
- Swedia memiliki sistem akses publik terhadap dokumen pemerintah, yang membantu meningkatkan transparansi.
- Singapura
- Singapura menggabungkan teknologi dengan kebijakan anti-korupsi yang ketat, menghasilkan tingkat korupsi yang sangat rendah.
Potensi Implementasi di Indonesia
Indonesia memiliki potensi besar untuk mengadopsi konsep “Activity on Glasses”. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mewujudkannya:
- Kemitraan dengan Swasta
- Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan platform transparansi.
- Uji Coba pada Skala Kecil
- Sebelum diterapkan secara nasional, konsep ini dapat diuji coba di beberapa daerah atau lembaga tertentu.
- Perbaikan Regulasi
- Dibutuhkan regulasi yang mendukung transparansi, seperti kewajiban bagi lembaga publik untuk mempublikasikan data mereka.
- Pendanaan Berkelanjutan
- Pemerintah perlu memastikan bahwa ada alokasi anggaran yang cukup untuk memelihara sistem ini.
Kesimpulan
Konsep “Activity on Glasses” yang diusulkan oleh dosen hukum Unissula adalah langkah inovatif yang dapat memberikan solusi jangka panjang untuk mencegah korupsi di Indonesia. Dengan transparansi total, akuntabilitas yang jelas, dan partisipasi publik yang aktif, Indonesia dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih dan efisien.
Namun, keberhasilan implementasi konsep ini sangat bergantung pada dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Jika tantangan-tantangan yang ada dapat diatasi, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi contoh sukses dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat global.
Dosen Hukum Unissula telah membuka jalan dengan gagasan cemerlang ini. Sekarang, tugas kita bersama adalah mendukung dan merealisasikan konsep tersebut demi masa depan Indonesia yang lebih transparan dan bebas dari korupsi.