Tragedi Semanggi II: Kekerasan Aparat terhadap Pro-Demokrasi

Tragedi Semanggi II adalah salah satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam perjalanan reformasi Indonesia. Insiden ini terjadi pada 24 September 1999 di Jakarta, ketika aparat keamanan menindak keras aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB).

Dalam bentrokan tersebut, setidaknya 11 orang tewas, termasuk mahasiswa dan warga sipil, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat tembakan peluru tajam dan tindakan represif aparat keamanan. Tragedi ini semakin menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap mahasiswa setelah Tragedi Trisakti (1998) dan Tragedi Semanggi I (1998).

Peristiwa ini menjadi bukti bahwa meskipun Indonesia telah memasuki era reformasi, kekerasan negara terhadap gerakan pro-demokrasi masih terus terjadi. Hingga kini, kasus ini masih belum mendapatkan keadilan yang layak, dengan banyak pelaku kekerasan yang tidak pernah diadili secara transparan.

Artikel ini akan membahas latar belakang, kronologi kejadian, korban yang berjatuhan, serta dampak politik dan hukum dari Tragedi Semanggi II dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Latar Belakang Tragedi Semanggi II

1. Situasi Politik Pasca-Reformasi

Pasca kejatuhan Soeharto pada Mei 1998, Indonesia memasuki masa transisi politik di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Meski Soeharto telah lengser, warisan Orde Baru masih kuat, terutama dalam sektor militer dan pemerintahan.

Berbagai elemen masyarakat, terutama mahasiswa, terus mendesak agar reformasi dilakukan secara menyeluruh, termasuk:

• Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama Orde Baru.
• Penghapusan Dwi Fungsi ABRI, yang masih memberikan militer peran dominan dalam politik.
• Menghentikan represi terhadap kebebasan berpendapat Tragedi Semanggi II dan gerakan demokrasi.

Namun, pemerintah justru mengusulkan RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB), yang dianggap sebagai upaya untuk mengembalikan otoritarianisme di bawah kedok stabilitas keamanan.

2. Penolakan terhadap RUU PKB

RUU PKB dipandang sebagai ancaman pengetahuan terhadap reformasi karena memberikan kekuasaan besar kepada militer dalam menangani keadaan darurat. Jika disahkan, UU ini memungkinkan aparat untuk melakukan tindakan represif tanpa kontrol demokratis, termasuk:

• Membatasi kebebasan sipil dan pers.
• Memungkinkan tindakan militer tanpa persetujuan lembaga sipil.
• Menekan aktivis dan mahasiswa yang mengkritik pemerintah.

Sebagai bentuk protes, mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada 24 September 1999, yang akhirnya berujung pada kekerasan aparat di kawasan Semanggi.

Kronologi Tragedi Semanggi II (24 September 1999)

1. Demonstrasi di Gedung DPR/MPR

Pada pagi hari 24 September 1999, ribuan mahasiswa Tragedi Semanggi II berkumpul di depan Gedung DPR/MPR di Jakarta. Mereka berasal dari berbagai universitas, termasuk Universitas Indonesia (UI), Universitas Atma Jaya, Universitas Trisakti, dan Universitas Nasional.

Mahasiswa menyampaikan tuntutan agar RUU PKB dibatalkan, karena dianggap sebagai langkah mundur dalam demokrasi.

Namun, aksi damai ini mendapat respons keras dari aparat keamanan:

• Pasukan ABRI dan Polri mulai membubarkan massa dengan gas air mata dan pentungan.
• Mahasiswa yang bertahan dipukul mundur ke arah kawasan Semanggi dan Universitas Atma Jaya.
• Situasi semakin tegang ketika aparat mulai menggunakan peluru tajam untuk mengendalikan demonstrasi.

2. Bentrokan di Jembatan Tragedi Semanggi II

Saat mahasiswa terdesak ke arah Jembatan Semanggi, bentrokan semakin parah. Aparat keamanan menembaki mahasiswa dan warga yang berada di sekitar lokasi.

• Banyak mahasiswa terluka akibat tembakan peluru tajam.
• Sebagian besar korban adalah mahasiswa dan warga sipil yang tidak bersenjata.
• Beberapa korban bahkan ditembak saat mencoba melarikan diri.

Setelah beberapa jam bentrokan, aparat berhasil membubarkan massa secara paksa, tetapi dengan korban jiwa yang tidak sedikit.

3. Korban Jiwa dan Pelanggaran HAM

Dalam insiden ini, setidaknya 11 orang tewas, termasuk mahasiswa dan warga sipil. Salah satu korban yang paling dikenal adalah Maulwi Saelan, seorang mahasiswa yang gugur akibat tembakan aparat.

Selain korban tewas, puluhan orang mengalami luka-luka serius, termasuk tembakan peluru karet, pukulan, dan sesak napas akibat gas air mata.

Suka bermain game? Cek juga https://teckknow.com untuk tahu update game terlengkap 2025!

Dampak Tragedi Semanggi II

1. Kecaman Tragedi Semanggi II terhadap Pemerintah dan Militer

Setelah kejadian ini, banyak pihak mengecam tindakan represif aparat keamanan, termasuk organisasi hak asasi manusia, akademisi, dan masyarakat internasional.

Namun, pemerintah saat itu tidak memberikan pertanggungjawaban yang jelas terhadap tragedi ini, dan militer tetap mempertahankan posisinya dalam pemerintahan.

2. Lemahnya Penegakan Hukum

Hingga kini, Tragedi Semanggi II masih belum mendapatkan penyelesaian hukum yang adil. Beberapa fakta yang menunjukkan lemahnya sistem hukum Indonesia dalam menangani kasus ini adalah:

• Penyelidikan oleh Komnas HAM menyimpulkan bahwa tragedi ini adalah pelanggaran HAM berat, tetapi kasusnya tidak berlanjut ke pengadilan.
• Laporan Komisi DPR RI menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM dalam kasus ini, yang membuat penyelidikan lebih lanjut semakin sulit dilakukan.
• Pelaku kekerasan dari kalangan militer dan aparat keamanan tidak pernah diadili secara transparan.

3. Pengaruh Tragedi Semanggi II terhadap Gerakan Reformasi

Tragedi Semanggi II menunjukkan bahwa perjalanan reformasi di Indonesia masih jauh dari selesai. Beberapa dampak jangka panjangnya adalah:

• Semakin kuatnya gerakan mahasiswa dalam menuntut penghapusan Dwi Fungsi ABRI.
• Desakan untuk mereformasi sistem keamanan nasional agar lebih demokratis dan tidak represif.
• Kritik terhadap peran militer dalam politik, yang akhirnya berujung pada pemisahan TNI dan Polri pada 2000.

Kesimpulan

Tragedi Semanggi II adalah salah satu bukti bahwa transisi dari Orde Baru ke reformasi tidak berjalan mulus. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana militer masih memiliki kekuatan besar dalam politik Indonesia, bahkan setelah Soeharto lengser.

Dengan adanya korban jiwa dan tindakan represif yang dilakukan aparat, Tragedi Semanggi II menjadi salah satu titik balik dalam perjuangan demokrasi di Indonesia. Sayangnya, hingga hari ini kasus ini belum mendapatkan penyelesaian hukum yang adil, dan para pelaku masih belum dimintai pertanggungjawaban.

Namun, perjuangan mahasiswa dan masyarakat dalam menolak otoritarianisme terus berlanjut, dan peristiwa ini tetap menjadi pengingat bahwa demokrasi harus diperjuangkan dengan konsistensi dan keberanian.

Baca juga artikel berikut: Peristiwa Woyla 1981: Pembajakan Pesawat Menggemparkan